Pj. Gubernur Samsudin Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD Lampung Tahun Anggaran 2023
BANYUWULU.COM- BANDARLAMPUNG — Pj. Gubernur Lampung Samsudin menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (24/7/2024).
Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Pj. Gubernur Samsudin mengucapkan terima kasih atas pemandangan umum dari semua Fraksi yang berupa apresiasi, kritik, saran dan masukan yang diberikan.
Ia meyakini hal-hal yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Yang Terhormat, pada umumnya bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan yang sampaikan.
Juga dimaksudkan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mengantisipasi, melaksanakan dan menyelesaikan segenap persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sesuai tujuan dan sasaran yang kita harapkan bersama.
Terkait Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi tersebut Pj. Gubernur Samsudin menyampaikan, pertama, mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Lampung yang ke-10 (sepuluh) kalinya.
Hal tersebut tidak mungkin tercapai tanpa adanya dukungan serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak, termasuk pihak Legislatif sebagai salah satu gerbang pengawasan sehingga kami dapat tetap bekerja sesuai koridor peraturan yang berlaku.
“Meski opini tersebut tidak menjamin sepenuhnya pengelolaan keuangan yang sempurna, namun komitmen dan kerja keras kita semua merupakan kunci untuk terus dapat mempertahankan predikat tersebut sebagai bukti adanya niat baik dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Kedua, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan angka IPM, penciptaan lapangan pekerjaan penurunan angka pengangguran dan yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung yang sudah disusun bersama-sama Eksekutif dan Legislatif agar dapat ditingkatkan, terus diupayakan serta dapat ditingkatkan,
“Dalam hal ini Perangkat Daerah diharapkan melakukan upaya untuk mempercepat target pembangunan daerah. Dengan adanya keterbatasan anggaran dapat disikapi dengan melakukan koordinasi, kolaborasi dan sinergi baik dari Pemerintah Pusat, DPRD, TNI-POLRI, Perguruan Tinggi, Industri maupun Pemerintah Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait,” jelasnya.
Ketiga, terhadap Pendapatan Daerah yang terealisasi sebesar 86,33% dari target APBD Tahun Anggaran 2023 bila dibandingkan dengan realisasi 2022 secara persentase capaian memang mengalami penurunan 2,20%. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan.
“Salah satunya melalui kemudahan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor secara digital melalui aplikasi Signal (Samsat Digital Nasional) dan e-Samdes (elektronik samsat desa) pembayaran pajak kendaraan bermotor di desa melalui BUMDes dan Desa Mart di 13 Kabupaten se-Provinsi Lampung,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan PAD, dengan meningkatnya PAD maka fokus kerja Pemerintah Provinsi Lampung pada urusan pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi akan semakin baik karena didukung oleh anggaran yang lebih baik dari sebelumnya.
Keempat, pada sisi Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung merealisasikan sebesar 85,12%. Hal ini tentu saja menyesuaikan terhadap pencapaian Pendapatan Daerah sebesar 86,33%. Belanja Daerah memang belum terealisasi 100%.
“Namun demikian Pemerintah Provinsi Lampung secara umum telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pemerintah Provinsi Lampung berupaya memenuhi seluruh hal yang menjadi belanja wajib sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Pj. Gubernur Samsudin. (Adpim)
