UHC Kaur Tembus 98 Persen, Pemkab dan BPJS Genjot Keaktifan Peserta
BANYUWULU.COM- BINTUHAN, Kominfo– Pemerintah Kabupaten Kaur bersama BPJS Kesehatan menggelar Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan dalam rangka implementasi strategi pencapaian Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026, Kamis (16/4/2026), di Aula Lantai II Setda Kaur.
Rapat tersebut dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu Syafrudin Imam Negara, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kaur Nuraynun Simanjorang beserta jajaran, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kaur Repian Sohedi, SKM, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Kaur.
Rakor yang dikemas dalam Forum Komunikasi Pimpinan Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan ini menjadi wadah strategis dalam menyinkronkan langkah antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan guna memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam arahannya, Repian Sohedi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian UHC di Kabupaten Kaur.
“Pemerintah Kabupaten Kaur berkomitmen penuh dalam mendukung pencapaian Universal Health Coverage tahun 2026. Untuk itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan agar target ini dapat tercapai secara optimal,” ujar Repian.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan kepesertaan harus diiringi dengan kualitas pelayanan kesehatan yang merata.
“Kita tidak hanya mengejar target angka kepesertaan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas,” tambahnya.
Repian juga mengungkapkan bahwa Pemkab Kaur akan mendorong sekitar 15.000 masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, termasuk kepala desa, sekretaris desa, serta perangkat desa.
“Kami akan mendorong masyarakat yang belum terdaftar, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Kami juga meminta dinas terkait segera melakukan pendataan agar seluruhnya bisa masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Kaur juga menargetkan peningkatan kategori UHC dari Pratama menjadi Madya.
“Target kita ke depan adalah mencapai UHC kategori Madya. Ini menjadi peningkatan dari tahun 2025, di mana Kabupaten Kaur masih berada pada kategori Pratama,” lanjutnya.
Asisten I juga menyampaikan bahwa Rakor ini juga menjadi ajang evaluasi serta perumusan langkah konkret ke depan agar target UHC tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.
“Dengan sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Kaur, kita berharap seluruh masyarakat dapat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan” Tandasnya
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu Syafrudin Imam Negara menyampaikan bahwa capaian UHC Kabupaten Kaur per April 2026 telah mencapai 98 persen.
“Capaian UHC di Kabupaten Kaur telah mencapai 98 persen dari total masyarakat yang terdaftar. Sementara itu, tingkat keaktifan peserta berada di angka 85 persen,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menyoroti masih adanya peserta yang tidak aktif.
“Saat ini, tingkat kepesertaan tidak aktif di Kabupaten Kaur berada di angka 13 persen. Ini menjadi perhatian bersama untuk terus ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat jaminan kesehatan” jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut lanjutnya, BPJS Kesehatan akan mengoptimalkan Program PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi) yang berbasis desa.
Melalui program ini, agen PESIAR yang terdiri dari aparat desa dan kader akan melakukan pendataan, penyisiran, hingga registrasi masyarakat yang belum terdaftar maupun yang kepesertaannya tidak aktif agar kembali aktif.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong pelaku usaha untuk turut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Pelaku usaha diharapkan dapat membantu masyarakat di sekitar wilayahnya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, sehingga manfaat jaminan kesehatan dapat dirasakan lebih luas” ujarnya. (top)
