Kas Pemprov Lampung Masih Rp98 Miliar, Demokrat Pertanyakan Tunda Bayar
1 min read
BANYUWULU.COM- Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung mempertanyakan masih terjadinya tunda bayar terhadap pekerjaan pihak ketiga, padahal saldo kas Pemerintah Provinsi Lampung pada akhir Tahun Anggaran 2025 masih tercatat mencapai Rp98,48 miliar.
Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat, Yozi Rizal, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Jumat, 17 Juli 2026.
Fraksi Demokrat mengapresiasi keberhasilan Pemprov Lampung mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Namun, menurut Demokrat, capaian tersebut tidak boleh menutupi persoalan pengelolaan kas daerah yang masih menyisakan tunda bayar kepada penyedia jasa.
Menurut Yozi, berdasarkan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2025, saldo kas akhir Pemprov Lampung mencapai Rp98.475.202.161,77. Sementara itu, Laporan Realisasi Anggaran juga mencatat surplus sebesar Rp28,38 miliar.
“Keberadaan saldo kas akhir hampir mencapai Rp98,48 miliar menimbulkan pertanyaan mengenai alasan Pemerintah Daerah belum memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga,” ujar Yozi.
Demokrat menilai, apabila pekerjaan telah selesai sesuai kontrak dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi, maka pembayaran seharusnya diprioritaskan sebagai kewajiban jangka pendek pemerintah daerah.
Fraksi Demokrat juga meminta Pemprov Lampung menjelaskan secara terbuka komposisi saldo kas, termasuk pemisahan antara dana yang memiliki peruntukan khusus (earmarked) dengan kas yang dapat digunakan secara bebas. Menurut mereka, transparansi diperlukan agar publik memahami kondisi riil keuangan daerah.
Selain itu, Demokrat mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memperbaiki manajemen kas, memperkuat proyeksi arus kas, serta memastikan persoalan tunda bayar tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.
