DPRD Lampung Janjikan APBD Berkualitas, PR Anggaran Lama Masih Menganga

BANYUWULU.COM- Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menjanjikan pembahasan APBD 2027 akan dimulai dari “membersihkan rumah sendiri”.

Seluruh pos anggaran, kata dia, dibuka untuk dievaluasi, sementara belanja yang dinilai tak memberi dampak langsung kepada masyarakat akan dipangkas.Pernyataan itu disampaikan Giri usai rapat pembahasan anggaran, Rabu, 29 Juli 2026. Langkah tersebut disebut sebagai tindak lanjut arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penyusunan APBD berlangsung transparan dan akuntabel.

Namun, di balik komitmen itu, DPRD justru mengakui masih menemukan sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

Di sektor kesehatan, misalnya, Rumah Sakit Bandar Negara Husada telah memiliki tenaga dokter, tetapi belum didukung peralatan medis yang memadai.

Kondisi itu membuat anggaran untuk sumber daya manusia belum sepenuhnya diikuti kesiapan fasilitas pelayanan.

“Dokternya sudah ada, sudah digaji, tetapi alat kesehatannya belum tersedia. Ini harus segera dicarikan solusi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” kata Giri.

Persoalan lain muncul pada belanja pegawai di sejumlah organisasi perangkat daerah.

DPRD menemukan usulan kenaikan belanja pegawai mencapai 7 hingga 15 persen, angka yang dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal bagi program pembangunan.

“Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai. Semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri,” ujarnya.

Di sektor pertanian, DPRD juga mengakui masih banyak kebutuhan dasar petani yang belum terakomodasi dalam anggaran.

Serangan hama tikus yang berulang di berbagai sentra produksi disebut belum memperoleh dukungan anggaran yang memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Tak berhenti di sisi belanja, DPRD turut menyoroti lemahnya kinerja pendapatan daerah.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Giri, kembali gagal tercapai dalam tiga tahun terakhir.

Ia meminta Badan Pendapatan Daerah menyusun strategi baru karena pendekatan yang selama ini dijalankan dinilai belum mampu menutup kebocoran penerimaan.

DPRD juga menemukan perbedaan antara angka retribusi di lapangan dengan data resmi, termasuk pada penerimaan pajak air permukaan.

Temuan itu akan menjadi bagian dari evaluasi pembahasan APBD.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, Giri memastikan DPRD ingin menjadikan APBD 2027 bukan sekadar daftar belanja tahunan, melainkan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin APBD Lampung menjadi APBD paling berkualitas. Setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Giri.

Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa pekerjaan terbesar DPRD bukan hanya menjanjikan anggaran yang lebih baik, melainkan memastikan berbagai persoalan yang selama ini diakui sendiri mulai dari belanja pegawai yang membesar, fasilitas kesehatan yang belum lengkap, hingga target PAD yang terus meleset benar-benar terselesaikan dalam pembahasan APBD mendatang.